Menu Utama

Perda no 4 th 2012 PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Drs. Hernowo   

 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

 

Menimbang

a.    bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara sehingga sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

b.    bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

c.    bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya; dan

d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Pendidikan;

Mengingat

1.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);

3.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

9.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

18.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;

19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);

20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran

22.Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12)

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

:

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.    Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.    Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah

3.    Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.    Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.    Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah

6.    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7.    Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

8.    Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

9.    Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

10.Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman

11.Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

12.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

13.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

14.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

15.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

16.Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

17.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

18.Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.

19.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

20.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

21.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

22.Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

23.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.

24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

25.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen

26..Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu

27.Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu sehingga memiliki keuggulan pendidikan di bidang tertentu

28.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

29.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan

30.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

31.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

32.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

33.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan

34.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang kembangkan

35.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

36.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat 

37.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

38.Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan

39.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

40.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sabutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan

41.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

42. Vokasi adalah pendidikan kejuruan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

43.Provinsi Vokasi adalah Daerah yang memprioritaskan vokasi.

44.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

45.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.

46.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

 

BAB II

DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

 

Bagian Kesatu

Dasar

 

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Bagian Kedua

Fungsi

 

Pasal 3

Pendidikan di Daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

.

Bagian Ketiga

Tujuan

 

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

 

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

 

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan di Daerah meliputi:

a.    Pendidikan formal, yang meliputi:

1.    Pendidikan dasar;

2.    Pendidikan menengah umum;

3.    Pendidikan menengah kejuruan/vokasi;

4.    Pendidikan khusus;

5.    Pendidikan layanan khusus;

6.    Pendidikan keagamaan;

7.    Sekolah/Madrasah bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;

8.    Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing; dan

9.    Pendidikan anak usia dini.

b.    Peserta didik;

c.    Pendidik dan tenaga kependidikan;

d.    Kurikulum;

e.    Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi;

f.     Wajib belajar;

g.    Pendidikan nonformal, yang meliputi :

1.    Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

2.    Pendidikan kemasyarakatan.

h.    Sarana dan prasarana;

i.      Pendanaan pendidikan;

j.      Peran serta masyarakat;

k.    Kerjasama; dan

l.      Pengawasan.

 

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

 

Bagian Kesatu

Orang Tua

 

Pasal 6

Setiap orang tua/wali berhak untuk memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

 

Pasal 7

a.    Setiap orang tua/wali berkewajiban untuk :

b.    berperan serta dalam pemilihan pendidikan yang bermutu untuk anak;

c.    memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;

d.    menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak; dan

e.    memberikan kesempatan anak untuk menempuh pendidikan minimal sampai dengan pendidikan dasar menuju pendidikan menengah.

 

Bagian Kedua

Warga

 

Pasal 8

Setiap warga di Daerah berhak untuk :

a.    memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.    memperoleh pelayanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.    memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat, dan negara; dan

d.    memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di Daerah.

 

Pasal 9

Setiap Warga di Daerah berkewajiban untuk :

a.    mengikuti pendidikan dasar dan menuju pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.    memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;

c.    memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar;

d.    mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan

e.    mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar.

 

Bagian Ketiga

Masyarakat

 

Pasal 10

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

 

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

 

Bagian Keempat

Satuan Pendidikan

 

Pasal 12

Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

 

 

 

 

Pasal 13

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :

a.    menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;

b.    memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

c.    merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.    menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah/Madrasah;

e.    menyusun dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pendidikan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;

f.     melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;

g.    melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

h.    menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia.

 

Bagian Kelima

Peserta Didik

 

Pasal 14

Setiap peserta didik berhak untuk :

a.    mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b.    mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan potensi diri;

c.    mendapatkan pelayanan pendidikan karakter;

d.    mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, bea siswa, atau bantuan lain;

e.    mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;

f.     pindah program pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g.    memperoleh penilaian atas hasil belajar;

h.    menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i.      memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenangwenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan

j.      menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

 

 

 

 

Pasal 15

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

a.    mengikuti proses pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang belaku serta menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

b.    ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c.    menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan.

 

Bagian Keenam

Pemerintah Daerah

 

Pasal 16

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 17

(1)  Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

a.    menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan;

b.    menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender;

c.    menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;

d.    memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;

e.    menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.     membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;

g.    menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

h.    menentapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasana pendidikan secara memadai; dan

i.      melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak pada tingkat satuan pendidikan kota, provinsi, nasional dan/atau internasional.

(2)  Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

 

 

 

 

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 18

(1)  Pemerintah Daerah melakukan koordinasi lintas Pemerintah Kabupaten/Kota atas pelayanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal.

(2)  Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau mengelola SMP, SMA, SMK RSBI dan/atau SBI serta dapat memfasilitasi SD RSBI dan/atau SBI.

(3)  Ketentuan mengenai proses alih status untuk menjadi RSBI dan/atau SBI dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

Bagian Kedua

Perizinan Pendidikan

 

Pasal 19

(1)  Setiap pendirian satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal harus memperoleh izin dari Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2)  Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional serta berdasarkan studi kelayakan yang memadai.

 

Bagian Ketiga

Penambahan, Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

 

Pasal 20

(1)  Penambahan perubahan satuan pendidikan dilakukan menurut syaratsyarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Penambahan dan perubahan penggabungan satuan pendidikan disebabkan karena kepentingan dan atau kebutuhan daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul dinas.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

Pasal 21

(1)  Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:

a.    terjadi pemekaran wilayah;

b.    penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

c.    jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan

d.    terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.

(2)  Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.

(3)  Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

 

Bagian Keempat

Penutupan Satuan Pendidikan

 

Pasal 22

(1)  Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.

(2)  Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

(3)  Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya

.

BAB V

PENDIDIKAN FORMAL

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 23

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

a.    pendidikan anak usia dini;

b.    pendidikan dasar

c.    pendidikan menengah;

d.    pendidikan tinggi.

 

Bagian Kedua

Jenjang Pendidikan

 

Pasal 24

(1)  Jenjang pendidikan formal meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

(2)  Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(3)  Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan pendidikan dasar.

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Jenis Pendidikan

 

Pasal 25

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan/vokasi, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.

 

Bagian Keempat

Satuan Pendidikan

 

Paragraf 1

Pendidikan Dasar

 

Pasal 26

(1)  Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan 9 (sembilan) tahun.

(2)  Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :

a.    menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

b.    menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;

c.    memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;

d.    memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e.    melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekpresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

f.     menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan

g.    mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

(3)  Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :

a.    mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya;

b.    mengembangkan, menghayati, mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;

c.    mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;

d.    melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, keharusan, dan harmoni;

e.    mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

f.     mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

(4)  Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :

a.    beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;

b.    berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;

c.    sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

d.    toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab.

(5)  Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.    Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah/M1 atau bentuk lain yang sederajat; dan

b.    Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

 

Paragraf 2

Pendidikan Menengah

 

Pasal 27

(1)  Pendidikan menengah meliputi SMA, SMK, MA, MAK, atau bentuk lain yang sederajat;

(2)  Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :

a.    meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

b.    meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;

c.    mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;

d.    meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

e.    menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

f.     meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat

.

Pasal 28

Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang :

a.    beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;

b.    berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;

c.    sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

d.    toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab.

 

Paragraf 3

Pendidikan Kejuruan

 

Pasal 29

(1)  Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian tertentu.

(2)  Pendidikan kejuruan, bertujuan :

a.    meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, kepribadian luhur, serta rasa kebangsaan dan cinta tanah air;

b.    membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan yang profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;

c.    meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; dan

d.    menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi.

(3)  Pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

(4)  Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dengan memenuhi:

a.    persyaratan standar minimal untuk kelancaran proses dan hasil belajar yang memenuhi standar mutu pendidikan; dan

b.    persyaratan untuk menunjang penguasaan keahlian terapan sesuai dengan kebijakan daerah sebagai Kabupaten/Kota Vokasi.

 

Pasal 30

(1)  Provinsi Vokasi merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang memprioritaskan pendidikan kejuruan untuk menjadi pusat pendidikan dan pelatihan, pengembangan sains dan teknologi serta pusat produksi dan pemasaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, mampu berwirausaha, dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

(2)  Dalam rangka pelaksanaan Provinsi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sekolah kejuruan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Provinsi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

Paragraf 4

Pendidikan Khusus

 

Pasal 31

(1)  Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2)  Satuan pendidikan khusus bagi anak berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :

a.    Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);

b.    Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);

c.    Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);

d.    Sekolah Menengah Atas Luas Biasa (SMALB); dan

e.    Sekolah Inklusif.

(3)  Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan melalui sekolah khusus dan/atau TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat yang menyelenggarakan program percepatan dan/atau program pengayaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraf 5

Pendidikan Layanan Khusus

 

Pasal 32

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

 

Paragraf 6

Pendidikan Inklusif

 

Pasal 33

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

 

Pasal 34

Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertujuan :

a.    memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

b.    mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a

.

Pasal 35

(1)  Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(2)  Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.    tunanetra;

b.    tunarungu;

c.    tunawicara;

d.    tunagrahita;

e.    tunadaksa;

f.     tunalaras;

g.    tunaganda;

h.    berkesulitan belajar;

i.      lamban belajar;

j.      autis;

k.    memiliki gangguan motorik;

l.      menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya;

m.   memiliki kelainan lainnya.

 

Pasal 36

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi, budaya, dan kearifan lokal.

 

Pasal 37

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

 

 

Pasal 38

(1)  Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

(2)  Penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(3)  Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

(4)  Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

 

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

Paragraf 7

Pendidikan Karakter

 

Pasal 40

(1)  Pendidikan Karakter bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai oleh Pancasila, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2)  Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

a.    mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik;

b.    memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur;

c.    meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

(3)  Pendidikan Karakter dilaksanakan disetiap jenjang pendidikan dalam bentuk :

a.    keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan;

b.    pembiasaan budaya sekolah;

c.    terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran;

d.    kegiatan ekstrakurikuler;

e.    kegiatan sosial.

 

 

 

 

 

 

Paragraf 8

Pendidikan Keagamaan

 

Pasal 41

(1)  Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(2)  Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau ahli ilmu agama

.

Pasal 42

(1)  Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:

a.    formal; dan

b.    non formal

(2)  Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren (agama Islam), dan agama lain dengan nama lain yang sejenis.

 

Bagian Kelima

Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional, dan

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

 

Paragraf 1

Pendidikan Sekolah Bertaraf Internasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

 

Pasal 43

Penyelenggaraan pendidikan sekolah bertaraf internasional dan sekolah rintisan bertaraf internasional dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berdaya saing global.

 

Pasal 44

(1)  Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional dan sekolah rintisan bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional dan sekolah rintisan bertaraf internasional.

(2)  Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.

(3)  Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membantu penyelenggaraan SD bertaraf internasional di kabupaten/kota di wilayahnya.

(4)  Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat setiap kabupaten/kota di wilayahnya

(5)  .Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

 

 

 

 

 

Paragraf 2

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

 

Pasal 45

(1)  Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.

(2)  Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.

(3)   Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah

(4)  Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal

(5)  Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan peserta didik pada satuan pendidikan yang mendapat tambahan muatan lokal

 

Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa.

 

Pasal 46

(1)  Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal, setiap satuan pendidikan harus menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dan/atau bahasa komunikasi.

(2)  Penggunaan bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari Kamis.

 

Paragraf 3

Kurikulum Pendidikan berbasis keunggulan lokal

 

Pasal 47

(1)  Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar isi pendidikan pada kurikulum nasional dan yang meliputi mata pelajaran yang bersifat nasional, seni Budaya dan muatan lokal.

(2)  Mata pelajaran yang bersifat nasional diberlakukan pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan.

(3)  Mata pelajaran seni budaya diutamakan seni budaya yang menjadi keunggulan Jawa Tengah dengan keragaman budaya jawa dan memperkenalkan budaya daerah lain di Indonesia.

(4)  Mata Pelajaran Muatan lokal adalah Bahasa Sastra dan Budaya Jawa yang diajarkan pada semua jenjang pendidikan dan satuan pendidikan secara berdiri sendiri dengan alokasi waktu 2 (dua) jam per minggu, dievaluasi setiap semester, dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan di rapor dan ijazah.

(5)  Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah 

(6)  Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan.

 

Bagian Keenam

Kurikulum

 

Pasal 48

(1)  Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

(3)  Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:

a.    agama;

b.    peningkatan iman dan taqwa;

c.    penerapan nilai-nilai luhur budaya jawa;

d.    peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

e.    keragaman potensi daerah dan lingkungan;

f.     tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

g.    tuntutan dunia kerja;

h.    pendidikan budi pekerti;

i.      perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;

j.      dinamika perkembangan global; dan/atau;

k.    persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.

(4)  Penerapan mata pelajaran muatan lokal adalah mata pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa pada semua kelas, jenjang dan satuan pendidikan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan

(5)  Kewenangan penyusunan, revisi kurikulum Mata Pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa berada pada Dinas dengan masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan.

 

Bagian Ketujuh

Pendidikan Keterampilan Dan Pelatihan Kerja

 

Pasal 49

(1)  Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja adalah pendidikan dalam jalur pendidikan non formal yang merupakan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian dalam bidang tertentu.

(2)  Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.

(3)  Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan cara berjenjang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan standar kompetensi.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/ Walikota.

 

 

 

 

 

BAB VI

PENDANAAN PENDIDIKAN

 

Pasal 50

Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat serta sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1)  Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

Pasal 52

I.        Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana bagi peserta didik di tingkat pendidikan menengah dari keluarga miskin.

II.        Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

Pasal 53

(1)  Setiap satuan pendidikan wajib menyusun laporan keuangan minimal pada setiap akhir tahun anggaran.

(2)  Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 54

(1)  Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)  Tata cara pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

 

Pasal 55

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 19 ayat (1).

 

Pasal 56

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau

dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

 

Pasal 57

(1)  Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

(2)  Satuan pendidikan yang melanggar penerapan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administrasi, penghentian subsidi hingga pencabutan ijin oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3)  .Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

 

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

 

Pasal 58

(1)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana 

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.    menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b.    meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;

c.    meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;

d.    memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;

e.    melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.     meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan;

g.    menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h.    memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pendidikan;

i.       memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.      menghentikan penyidikan; dan/atau;

k.    melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

BAB X

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 59

(1)  Setiap orang dan/atau penanggungjawab satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan Pasal 19 diancam Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan.

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

 

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

 

 

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 24 Januari 2012

 

GUBERNUR JAWA TENGAH,

 

ttd

 

BIBIT WALUYO

 

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 24 Januari 2012

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 4

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

 

PENJELASAN UMUM

 

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada pemerintah daerah, di daerah diharapkan penyelengaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Pemerintah daerah mempunyai visi pendidikan terwujudnya pendidikan yang bertumpu pada kualitas, kekhususan, dan potensi daerah. Dengan visi pendidikan tersebut misi yang dilaksanakan adalah:

1.    Meningkatkan pencapaian dan pemerataan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya guna mengembangkan potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat yang mandiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

2.    Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan sebagai upaya pengembangan kegiatan pembangunan pendidikan;

3.    Meningkatkan peran pendidikan dalam menumbuhkembangkan budi pekerti yang luhur dan rasa cinta kepada budaya adiluhung; dan

4.    Memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dapat diakses dengan mudah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan dengan konsisten serta disesuaikan dengan keadaan kondisi sosiokultural agar siswa mengerti dan memahami materi ajar

.

PENJELASAN  PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1           Cukup jelas.

 

Pasal 2           Cukup jelas.

 

Pasal 3           Cukup jelas.

 

Pasal 4           Cukup jelas.

 

Pasal 5           Cukup jelas.

 

Pasal 6           Cukup jelas.

 

Pasal 7           Cukup jelas.

 

Pasal 8           Cukup jelas.

 

Pasal 9           Cukup jelas.

 

 

Pasal 10

Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan

melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

 

Pasal 11        Cukup jelas.

 

Pasal 12

Yang dimaksud dengan Dana operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi sarana pendidikan, agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan Dana investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

 

Pasal 13

Huruf a          Cukup jelas.

Huruf b         

Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang bersifat partisipatif yaitu kebijakan sekolah atas dasar keputusan yang melibatkan semua warga sekolah termasuk guru, karyawan, siswa, orang tua dan masyarakat.

Huruf c

Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah adalah sebuah rancangan anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran selama satu tahun ajaran.

Huruf d          Cukup jelas.

Huruf e

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencaaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Huruf f

Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Huruf g          Cukup jelas.

Huruf h          Cukup jelas

.

Pasal 14

huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

huruf b           Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai oleh Pancasila, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

huruf d           Cukup jelas.

huruf e           Cukup jelas.

huruf f                        Cukup jelas.

huruf g           Cukup jelas.

huruf h           Cukup jelas.

huruf I                        Cukup jelas.

huruf j                        Cukup jelas.

 

Pasal 15

huruf a           Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yaitu peserta didik miskin atau peserta didik yang berprestasi.

huruf c           Cukup jelas.

 

Pasal 16        Cukup jelas.

           

Pasal 17        Cukup jelas.

 

Pasal 18        Cukup jelas.

 

Pasal 19        Cukup jelas.

 

Pasal 20        Cukup jelas.

 

Pasal 21        Cukup jelas.

 

Pasal 22        Cukup jelas.

 

Pasal 23        Cukup jelas.

 

Pasal 24        Cukup jelas.

 

Pasal 25        Cukup jelas.

 

Pasal 26        Cukup jelas.

 

Pasal 27        Cukup jelas.

 

Pasal 28        Cukup jelas.

 

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

Ayat (2)          Cukup jelas.

Ayat (3)          Cukup jelas.

Ayat (4)          Cukup jelas.

 

Pasal 30        Cukup jelas.

 

Pasal 31        Cukup jelas.

 

Pasal 32        Cukup jelas.

 

Pasal 33        Cukup jelas.

 

Pasal 34        Cukup jelas.

 

Pasal 35        Cukup jelas.

 

Pasal 36        Cukup jelas.

 

Pasal 37        Cukup jelas.

 

Pasal 38

Ayat (1)          Cukup jelas.

Ayat (2)          Cukup jelas.

Ayat (3)          Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

 

Pasal 39        Cukup jelas.

 

Pasal 40       

Ayat (1)          Cukup jelas.

Ayat (2)          Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk sikap, tingkah laku, penampilan dan lain-lain.

 

 

 

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembiasaan budaya sekolah dilaksanakan dalam bentuk sopan santun, saling menghormati, bertanggung jawab, jujur, disiplin, tidak merokok, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran secara tematik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pendidikan ekstrakurikuler yaitu dilaksanakan dalam wujud kebangsaan dan nasionalisme, seni budaya, penelitian, olah raga, dan keagamaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat seperti kerja bakti, donor darah, penanggulangan bencana alam, dan lain-lain.

 

Pasal 41       

Ayat (1)          Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan difasilitasi Pemerintah Daerah adalah memberikan bantuan berupa sarana prasarana dalam bidang pendidikan keagamaan.

 

Pasal 42        Cukup jelas.

 

Pasal 43

Berdaya saing global adalah lulusan yang memiliki kompetensi tertentu,

sehingga mampu bersaing di dunia internasional.

 

Pasal 44

Cukup jelas.

 

Pasal 45

Cukup jelas.

 

Pasal 46

Cukup jelas.

 

Pasal 47

Cukup jelas.

 

Pasal 48

Cukup jelas.

 

Pasal 49

Cukup jelas.

 

Pasal 50

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi adalah dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan.

 

Ayat (2)          Cukup jelas.

 

Pasal 52

Ayat (1)

Alokasi dana bagi peserta didik di tingkat pendidikan menengah dari keluarga miskin digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dilakukan bersama antara Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk pembagian beban pembiayaan.

Ayat (2)          Cukup jelas.

 

Pasal 53        Cukup jelas.

 

Pasal 54        Cukup jelas.

 

Pasal 55        Cukup jelas.

 

Pasal 56        Cukup jelas.

 

Pasal 57        Cukup jelas.

 

Pasal 58        Cukup jelas.

 

Pasal 59        Cukup jelas.

 

Pasal 60        Cukup jelas.

 

Pasal 61        Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 40

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2012

 

 

 

 

 

 

TENTANG

 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN